Thursday, July 13, 2017

Potret Keadilan Bangsa Kita

Nenek Minah (55) asal Banyumas divonis 1,5 tahun pada 2009, hanya karena mencuri tiga buah Kakao yang harganya tidak lebih dari Rp 10.000. Bahkan, untuk datang ke sidang kasusnya ini Nenek yang sudah renta dan buta huruf itu harus meminjam uang Rp 30.000 untuk biaya transportasi dari rumah ke pengadilan yang memang jaraknya cukup jauh. Sementara Kakek-Nenek pengemplang 120 Trilyun uang rakyat lewat pinjaman BLBI, apa kabarnya hari ini? Mereka hidup kaya raya di luar negeri. Keadilan apa yang sedang kita pertontonkan? 


AAL (15) pelajar SMK 3, Palu, Sulawesi Tengah, sebagai pesakitan di hadapan meja hijau tahun 2012. Ia dituduh mencuri sandal jepit. Hanya gara-gara sandal jepit butut AAL harus berurusan dengan aparat hukum, lewat pengadilan yang ‘rumit’ dan ‘lucu’, dia divonis bersalah. Baiklah, anggap saja AAL ini memang pencuri sendal jepit butut, bersalah telak. Tapi apa kabar dengan pejabat negara, yang ngembat uang rakyat lewat proyek2 trilyunan, bancakan mereka. Jika nyuri sendal jepit saja segitunya, harusnya pejabat ini dikalungi besi panas, tidur di atas paku tajam, dan dikasih ransum makanan air mendidih, dan ulat belatung. Baru adil dibanding tingkat kesalahan AAL.

Didin (40) warga Kampung Rarahan, Kabupaten Cianjur, di Mapolres Cianjur, sekarang harus menghadapi kasus hukum super serius gara-gara mencuri cacing di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Didiiin oh Didiin, situ ngapain sih nyuri cacing? Coba lihat, itu mafia yang ilegal loging, ribuan hektar mereka habisi hutan2. Lihat juga yang bakar lahan gambut, 30 juta orang sesak nafas hanya demi lahan kelapa sawit, hutan dibakar, pernah masuk penjara? Nggak, Din. Lu sih nyuri cacing, coba yg lebih dahsyat, nyuri hutan seluas Singapore, hancur lebur lingkungan sekitar, lu bakal aman2 saja. Bahkan ada pejabat yang bersedia melindungi lu, demi industri kelapa sawit, dsbgnya.

Ini hanya tiga kasus yang terlihat di publik, yang terlanjur ketahuan dan heboh. Di luar sana, buanyak sekali kasus2 serupa yang sama menusuk hati. Entahlah, keadilan apa yang sedang dipertontonkan di negeri ini. Ada perkampungan kumuh, jelas memang orang2 ini belagu, melanggar banyak peraturan, mereka pantas diusir habis2an, digusur dengan ratusan satpol PP, polisi, bila perlu tentara. Tapi coba tengok, gedung2 mewah, apartemen2 mewah, melanggar koefisien, melanggar AMDAL, melanggar peraturan soal air tanah, dll, dll, wah, aman2 saja tuh. Paling didenda, dimaafkan begitu saja. Padahal, nilai denda cuma 10.000 (misalnya), untung pengusahanya 100.000. Pernah gedung2 ini dirobohkan? Tidak. Pernah gedung2, komplek2 mewah ini diusir, dikejarin sama satpol PP. Tidak. Cincai saja.

Juga coba tengok, konglomerat, pengusaha2 tajir melintir, mereka bisa menikmati tidak bayar pajak berpuluh tahun, dimaafkan, cukup bayar denda 2%. Sementara karyawan dan profesi lainnya, sudah bayar pajak maksimal berpuluh tahun, pajaknya dipotong lebih dulu tanpa ampun setiap bulan atau setiap pembayaran. Untuk besok2, boleh jadi aparat negara lebih bengis dan beringas kepada mereka dibanding kepada perusahaan atau pengusaha2 besar. Keadilan jenis apa yang kita harapkan?

Peraturan2, selalu mencekik bagi yang lemah, tapi bagi yang kuat, semua dilonggarkan, selalu ada celah bernegosiasi, disesuaikan kalau urusannya sama yang kuat. Pedang peraturan, selalu tajam menebas tanpa ampun kepada rakyat jelata, tapi mendadak tumpul saat bertemu kelompok elit nan spesial. Selalu ada jalan keluar bagi Tuan dan Nyonya, tapi tidak bagi kaum hamba sahaya, mereka memang bajingan yang harus dihukum. Sungguh, keadilan apa yang sedang kita perlihatkan? Dan yang lebih menyakitkan lagi, bukankah penegak hukumnya, aparat negaranya juga orang2 biasa saja? Entah kenapa mereka jadi beringas sekali sesama proletar, tapi loyo di urusan lain. Apakah orang2 ini mengindap sindrom si penjilat? Sama bos-bos mereka terkencing2, menjilat, tapi sama orang kecil mereka buas sekali mengurus masalah hukumnya. 

Ayolah, logika hukum mana yang akan situ pakai, hah? Mencuri cacing itu bisa diselesaikan 30 menit. Datangi keluarga, panggil tetangganya, lantas bicara baik-baik, sosialisasikan peraturan. Duuh, itu malah lebih efektif, bisa bikin warga paham, mereka jadi bersedia ikut menjaga Taman Nasional. Bukan berarti membenarkan mencurinya, bukan, tapi selalu ada solusi lebih baik atas masalah2 begini. Kalau mereka bandel, tetap usahakan, lagi2 disosialisasikan. Ini malah masuk ke pengadilan, dituntut 10 tahun. Gila lu, Ndro. Maka tolong, tolong perusak hutan ribuan hektare juga diurus dong, kalau situ memang penegak hukum yang hebat. 
Semoga masih ada yang bersedia memikirkannya. Khususnya buat PNS, aparat negara, penegak hukum terkait, keadilan macam apa yang hendak kalian tegakkan?

close
Potret Keadilan Bangsa Kita Rating: 4.5 Diposkan Oleh: nina aysiana runny

0 komentar: